Ingin Menggelar RUPS? Kenali Jenis, Kuorum, dan Tahapannya

RUPS adalah singkatan dari rapat umum pemegang saham, yaitu organ perseroan terbatas yang memegang wewenang yang tidak diserahkan kepada direksi maupun dewan komisaris. Kalau pesertanya banyak, RUPS membutuhkan tempat yang cukup luas, registrasi yang cepat, dan jeda konsumsi yang teratur, selain agenda dan kuorum yang sesuai aturan.

Artikel ini membahas pengertian RUPS, jenis-jenisnya, siapa saja yang hadir, batas waktu penyelenggaraan, kuorum, tahapan rapat, pilihan tempat, dan persiapan lokasi.

Apa Itu RUPS?

Berdasarkan UU 40/2007 Pasal 1 angka 4, RUPS adalah rapat umum pemegang saham, yaitu salah satu organ perseroan terbatas (PT); organ ini berwenang atas hal-hal yang tidak diserahkan kepada direksi maupun dewan komisaris, selama masih dalam hal yang diizinkan Undang-Undang Perseroan Terbatas dan anggaran dasar perseroan.

RUPS, Rapat Direksi, dan Rapat Dewan Komisaris

Ketiga rapat ini berbeda dalam hal siapa yang hadir dan apa yang diputuskan:

• RUPS: dihadiri pemegang saham atau kuasanya. Memutuskan hal-hal yang menjadi wewenang pemegang saham, seperti pengangkatan direksi dan komisaris, pengesahan laporan tahunan, dan penggunaan laba.
• Rapat direksi: dihadiri anggota direksi. Memutuskan urusan pengurusan perseroan sehari-hari.
• Rapat dewan komisaris: dihadiri anggota dewan komisaris. Memutuskan urusan pengawasan dan pemberian nasihat kepada direksi.

Jenis RUPS: Tahunan dan Lainnya

UU PT membagi RUPS menjadi dua jenis, yaitu RUPS tahunan dan RUPS lainnya. Dalam praktik, RUPS tahunan biasa disingkat RUPST, sedangkan RUPS lainnya sering disebut RUPS luar biasa (RUPSLB).

Perusahaan terbuka juga wajib mengadakan RUPS tahunan paling lambat 6 bulan setelah tahun buku berakhir (POJK 15/2020 Pasal 2 ayat (2)).

Siapa yang Bisa Meminta RUPS Diadakan?

Direksi bertugas menyelenggarakan RUPS. Meski begitu, RUPS juga bisa diminta oleh satu pemegang saham atau lebih yang bersama-sama memegang minimal 10% saham dengan hak suara, atau oleh dewan komisaris. Anggaran dasar boleh menetapkan batas yang lebih kecil dari 10%. Permintaan diajukan secara tertulis kepada direksi, disertai alasannya (UU 40/2007 Pasal 79 ayat (2) dan (3)).

Setelah menerima permintaan, direksi wajib memanggil RUPS paling lambat 15 hari. Jika tidak dilakukan, pemegang saham dapat mengajukan permintaan yang sama kepada dewan komisaris, yang juga wajib memanggil RUPS dalam 15 hari. Jika dewan komisaris pun tidak memanggil, pemegang saham dapat meminta izin Ketua Pengadilan Negeri untuk memanggil RUPS sendiri (Pasal 79 ayat (5) sampai (7) dan Pasal 80 ayat (1)).

Wewenang dan Tujuan RUPS

RUPS adalah forum bagi pemegang saham untuk memutuskan hal-hal pokok perseroan. Di sini pemegang saham juga bisa meminta keterangan dari direksi dan dewan komisaris yang berkaitan dengan agenda rapat (UU 40/2007 Pasal 75). Wewenang pokoknya meliputi:

• Menyetujui laporan tahunan dan mengesahkan laporan keuangan. Persetujuan ini mencakup laporan tugas pengawasan dewan komisaris (Pasal 69).
• Menetapkan penggunaan laba bersih dan pembagian dividen. RUPS juga menentukan berapa laba yang disisihkan untuk cadangan (Pasal 71).
• Mengangkat dan memberhentikan direksi dan dewan komisaris. Pemberhentian harus disertai alasan, dan anggota yang akan diberhentikan diberi kesempatan membela diri (Pasal 94, 105, 111, 119).
• Menetapkan gaji dan tunjangan direksi, serta honorarium dan tunjangan dewan komisaris. Untuk direksi, kewenangan ini bisa dilimpahkan kepada dewan komisaris (Pasal 96 dan 113).
• Mengubah anggaran dasar. Agenda perubahan wajib dicantumkan dengan jelas dalam panggilan RUPS (Pasal 19).
• Menyetujui penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan, dan pembubaran perseroan. Keputusan ini membutuhkan kuorum dan persetujuan yang lebih tinggi daripada RUPS biasa (Pasal 89 dan 142).

Siapa Saja yang Hadir di RUPS?

Yang berhak hadir dan memberikan suara di RUPS adalah pemegang saham, baik hadir sendiri maupun diwakili oleh kuasanya. Rapat biasanya juga dihadiri oleh direksi dan dewan komisaris yang menjelaskan agenda, pimpinan rapat, dan notaris yang membuat risalah dalam bentuk akta.

Pemegang saham berhak meminta keterangan dari direksi dan/atau dewan komisaris, selama berkaitan dengan agenda rapat dan tidak bertentangan dengan kepentingan perseroan (UU 40/2007 Pasal 75 ayat (2)).

Pemegang saham dan kuasa

• Setiap saham yang dikeluarkan memberi satu hak suara, kecuali anggaran dasar menentukan lain (Pasal 84 ayat (1)).
• Hak hadir dan hak suara baru berlaku setelah saham dicatat atas nama pemiliknya dalam daftar pemegang saham (Pasal 52 ayat (2)).
• Pemegang saham boleh diwakili kuasa (Pasal 85 ayat (1)). Namun, anggota direksi, dewan komisaris, dan karyawan perseroan tidak boleh menjadi kuasa pemegang saham dalam pemungutan suara (Pasal 85 ayat (4)).
• Jika pemegang saham hadir sendiri, surat kuasa yang sudah diberikan tidak berlaku untuk rapat tersebut (Pasal 85 ayat (5)).
• Ketua rapat menentukan siapa yang berhak hadir, dengan tetap mengacu pada UU dan anggaran dasar (Pasal 85 ayat (6)).

Perusahaan terbuka

• Yang berhak hadir hanyalah pemegang saham yang namanya tercatat di daftar pemegang saham satu hari kerja sebelum pemanggilan (POJK 15/2020 Pasal 23 ayat (2)). Contohnya, RUPST PT Jakarta International Hotels & Development Tbk (JIHD) tahun 2026: pemanggilan tanggal 26 Mei 2026, pencatatan 25 Mei 2026 pukul 16.00 WIB, dan rapat 17 Juni 2026.
• Pemegang saham dalam penitipan kolektif membawa Konfirmasi Tertulis untuk Rapat (KTUR), yang bisa diperoleh melalui bank kustodian atau perusahaan efek.
• Pemegang saham berbentuk badan hukum membawa fotokopi anggaran dasar dan akta susunan pengurus.

Kapan RUPS Diadakan dan Berapa Lama Persiapannya?

RUPS tahunan punya tenggat tahunan. Setiap RUPS juga punya tenggat pemanggilan, yang menentukan kapan tanggal dan tempat rapat harus sudah pasti.

Berdasarkan tabel di atas, tempat RUPS perusahaan terbuka harus sudah pasti paling lambat saat pemanggilan, yaitu lebih dari tiga minggu sebelum rapat. Pengumuman memuat tanggal RUPS (Pasal 14 ayat (2)) dan harus keluar paling lambat 14 hari sebelum pemanggilan. Artinya, tanggal rapat sudah harus ditetapkan lebih dari lima minggu sebelumnya.

Setelah RUPS tahunan menyetujui laporan tahunan, persetujuan itu dimuat dalam akta notaris. Direksi kemudian menyampaikannya kepada Menteri Hukum melalui notaris, paling lama 30 hari kalender sejak akta ditandatangani.

Penyampaian dilakukan secara elektronik lewat SABH dengan mengunggah akta dan laporan tahunan (Permenkum 49/2025 Pasal 16 ayat (2) sampai (4), ditetapkan 11 Desember 2025). Ketentuan ini ditujukan kepada perseroan persekutuan modal.

Kuorum dan Pengambilan Keputusan RUPS

Kuorum adalah jumlah kehadiran minimum agar RUPS sah. Ambangnya naik untuk agenda yang berdampak besar.

Anggaran dasar boleh menetapkan angka yang lebih besar, jadi panitia memeriksa anggaran dasar dulu. Kalau kuorum RUPS kedua tidak tercapai, perseroan dapat memohon kepada ketua pengadilan negeri untuk menetapkan kuorum untuk RUPS ketiga (Pasal 86 ayat (5)).

Satu hal praktis: kehadiran biasanya dicatat sejak registrasi, sehingga titik registrasi dan kecocokan data pemegang saham dengan daftar hadir menjadi bagian persiapan lokasi.

Tahapan Penyelenggaraan RUPS

RUPS berjalan melalui enam langkah: rencana, pengumuman (khusus perusahaan terbuka), pemanggilan, registrasi, rapat, dan risalah.

1. Menyusun rencana rapat
   Tentukan mata acara, tanggal, tempat, dan format rapat: fisik, elektronik, atau gabungan keduanya. RUPS lewat media elektronik boleh asalkan semua peserta bisa saling melihat dan mendengar serta berpartisipasi langsung (UU PT Pasal 77 ayat (1)).
2. Pengumuman
   Langkah ini hanya berlaku untuk perusahaan terbuka dan harus mendahului pemanggilan paling lambat 14 hari (POJK 15/2020 Pasal 14 ayat (1)).
3. Pemanggilan pemegang saham
   Untuk PT pada umumnya, pemanggilan dilakukan lewat surat tercatat dan/atau iklan surat kabar, dan bahan rapat harus tersedia sejak tanggal pemanggilan (Pasal 82 ayat (2) dan (3)). Perusahaan terbuka yang sahamnya tercatat di bursa memanggil lewat situs web penyedia e-RUPS, bursa efek, dan perusahaan (POJK Pasal 52 ayat (1)).
4. Registrasi dan verifikasi
   Panitia memeriksa kehadiran dan surat kuasa. Ketua rapat menentukan siapa yang berhak hadir (Pasal 85 ayat (6)), dan biasanya di awal rapat dinyatakan apakah kuorum terpenuhi.
5. Rapat
   Rapat berjalan dari pembukaan dan tata tertib, pembahasan mata acara, dan tanya jawab, sampai pengambilan keputusan.
6. Risalah RUPS
   Risalah dibuat dan ditandatangani oleh ketua rapat dan sedikitnya satu pemegang saham yang ditunjuk oleh dan dari peserta rapat. Tanda tangan itu tidak disyaratkan bila risalah dibuat dengan akta notaris (Pasal 90). Untuk perusahaan terbuka, ringkasan risalah diumumkan paling lambat 2 hari kerja setelah rapat dan risalahnya disampaikan ke OJK paling lambat 30 hari setelah rapat (POJK Pasal 50 ayat (1) dan Pasal 51 ayat (2)).

Contoh Agenda RUPS Tahunan

Agenda berikut disarikan dari pemanggilan dan agenda RUPST beberapa emiten. Urutan dan isinya bisa berbeda di tiap perseroan.

1. Persetujuan laporan tahunan dan pengesahan laporan keuangan, termasuk laporan tugas pengawasan dewan komisaris.
2. Penetapan penggunaan laba bersih.
3. Penetapan gaji dan tunjangan direksi, serta honorarium dan tunjangan dewan komisaris.
4. Penunjukan akuntan publik untuk mengaudit laporan keuangan tahun buku yang sedang berjalan.
5. Agenda khusus perseroan, misalnya persetujuan rencana pembelian kembali saham.
6. Perubahan susunan pengurus.

Pola agenda ini mengacu pada RUPST PT Mulia Boga Raya Tbk (24 April 2024), PT Jakarta International Hotels & Development Tbk (17 Juni 2026), dan Bank Permata (7 April 2026).

Laporan keuangan yang wajib diaudit akuntan publik tetapi tidak diaudit tidak bisa disahkan oleh RUPS (UU 40/2007 Pasal 68 ayat (1) dan (2)).

Contoh Susunan Acara RUPS dalam Satu Sesi

Tabel berikut adalah contoh buatan untuk RUPS fisik dengan banyak hadirin, bukan ketentuan baku. Durasi tiap sesi menyesuaikan dengan jumlah mata acara dan lamanya tanya jawab.

RUPS Tatap Muka, Elektronik, atau Hybrid

RUPS boleh diadakan secara tatap muka, lewat media elektronik, atau gabungan keduanya. Kuorum dan syarat keputusannya sama untuk ketiga format.

UU PT Pasal 77 membolehkan RUPS memakai telekonferensi, video konferensi, atau media elektronik lain. Syaratnya, semua peserta harus bisa saling melihat, saling mendengar, dan berpartisipasi langsung dalam rapat. Pada PT pada umumnya, risalahnya disetujui dan ditandatangani semua peserta (Pasal 77 ayat (4)).

Untuk perusahaan terbuka, OJK mengaturnya dalam POJK 14/2025, yang mencabut POJK 16/2020 dan berlaku bersama POJK 15/2020. Pasal 24 ayat (2) mewajibkan RUPS elektronik juga dilaksanakan dan dihadiri secara fisik paling sedikit oleh:

• pimpinan RUPS,
• satu anggota direksi dan/atau satu anggota dewan komisaris, dan
• profesi penunjang pasar modal yang membantu pelaksanaan RUPS.

Menurut Pasal 24 ayat (3), tempat RUPS elektronik adalah tempat RUPS fisik tersebut. Kehadiran pemegang saham secara elektronik dihitung sebagai pemenuhan kuorum kehadiran (ayat (6)).

Dalam kondisi tertentu, perusahaan terbuka dapat tidak melaksanakan RUPS secara fisik atau membatasi kehadiran fisik pemegang saham (Pasal 25 ayat (1)). Risalah RUPS elektronik perusahaan terbuka wajib berbentuk akta notaris tanpa tanda tangan para peserta (Pasal 43 ayat (2)).

Sebagai contoh, RUPS tahunan Waskita Karya (8 Mei 2026) dan Jasa Marga (20 Mei 2026) dilaksanakan secara elektronik lewat eASY.KSEI.

Catatan untuk panitia: RUPS hybrid tetap membutuhkan ruang fisik dengan layar, kamera, mikrofon, dan internet yang stabil, serta operator yang melayani peserta jarak jauh. Uji coba perangkat dan koneksi sebelum hari rapat.

Keputusan Sirkuler: Mengambil Keputusan Tanpa Rapat

Pemegang saham dapat mengambil keputusan yang mengikat di luar RUPS, asalkan semua pemegang saham dengan hak suara menyetujui usulnya secara tertulis dan menandatanganinya (UU 40/2007 Pasal 91). Jika satu pemegang saham saja tidak setuju, jalur ini tidak bisa dipakai dan RUPS tetap perlu digelar.

Di Mana RUPS Boleh Digelar?

Tempat RUPS diatur oleh UU PT dan, untuk perusahaan terbuka, juga oleh POJK 15/2020. Pastikan dulu aturannya sebelum memesan venue.

Menurut UU PT Pasal 76, RUPS diadakan di tempat kedudukan perseroan atau di tempat kegiatan usaha utamanya sesuai anggaran dasar, dan harus berada di wilayah Indonesia. RUPS perusahaan terbuka juga boleh diadakan di tempat kedudukan bursa tempat sahamnya dicatatkan. Tempat kedudukan adalah kota atau kabupaten yang ditetapkan dalam anggaran dasar (Pasal 17 ayat (1)).

Ada satu pengecualian. Jika semua pemegang saham hadir atau diwakili dan semuanya menyetujui, RUPS boleh diadakan di mana saja di Indonesia, asalkan keputusannya disetujui dengan suara bulat.

Untuk perusahaan terbuka, POJK 15/2020 Pasal 11 ayat (3) mewajibkan RUPS diadakan di salah satu dari empat lokasi berikut:

• tempat kedudukan perusahaan,
• tempat kegiatan usaha utama perusahaan,
• ibu kota provinsi tempat kedudukan atau kegiatan usaha utama tersebut, atau
• provinsi tempat kedudukan bursa efek yang mencatatkan sahamnya.

RUPS juga wajib diselenggarakan di wilayah Indonesia (Pasal 11 ayat (1)). Misalnya, untuk perusahaan terbuka yang berkedudukan atau berkegiatan usaha utama di Bali, ibu kota provinsinya adalah Denpasar.

Dalam praktik, emiten sering menggelar RUPS di ballroom hotel di Jakarta. Karena itu, cek anggaran dasar terlebih dahulu sebelum mencari venue.

Menyiapkan Ruang dan Konsumsi untuk RUPS

Kebutuhan lokasi ditentukan oleh jumlah hadirin, format rapat (fisik atau hybrid), dan apakah ada notaris dan pemungutan suara di ruangan.

• Ukuran ruang: Sesuaikan dengan skala rapat. RUPS PT tertutup dengan beberapa pemegang saham cukup memakai ruang meeting kecil. RUPS dengan banyak hadirin butuh ballroom.
•  Area registrasi di luar ruang rapat: Di pre-function area, panitia mencocokkan identitas, kuasa, dan daftar pemegang saham. Emiten biasanya meminta pemegang saham datang sekitar 30 menit sebelum rapat, jadi petugas harus sudah siap sebelum itu.
• Penghitungan kehadiran dan kuorum: Keduanya biasanya dihitung dari data registrasi. Siapkan petugas dan daftar yang bisa diperbarui.
• Meja dan tempat duduk: Sediakan meja untuk pimpinan rapat, direksi, dan dewan komisaris, serta kursi untuk notaris yang membuat risalah.
• Suara dan tampilan: Siapkan mikrofon untuk sesi tanya jawab, layar yang terbaca dari barisan belakang, dan sound system yang jernih.
• Perangkat untuk RUPS hybrid: Siapkan kamera, mikrofon ruangan, internet yang stabil, dan operator untuk peserta jarak jauh.
• Konsumsi sesuai jadwal: Atur coffee break yang singkat dan makan siang jika rapat berlangsung lama. Sajikan dengan cepat supaya sesi tidak molor.
• Akses, parkir, dan penanganan tamu: Perhatikan juga pemegang saham yang datang dari luar kota.
• Ruang transit atau ruang tunggu: Siapkan untuk pimpinan rapat dan sekretariat.

Jika RUPS digelar di Bali, cocokkan kebutuhan di atas dengan pilihan sewa ruang rapat di Bali.

Menggelar RUPS di Bali Sunset Road Convention Center

Checklist di atas, mulai dari ruang yang muat, area registrasi terpisah, sampai konsumsi yang tertib, bisa dipenuhi di Bali Sunset Road Convention Center (BSCC).

Grand Ballroom seluas 929 m² di lantai mezzanine dengan tinggi plafon 6 m menampung hingga 1.000 tamu dan bisa dibagi menjadi empat ruang; susunan teater cocok untuk RUPS dengan banyak hadirin. Pre-function seluas 311 m² di depan ballroom dipakai untuk registrasi dan verifikasi kuasa, sedangkan The Garden seluas 800 m² dengan kapasitas hingga 500 tamu cocok untuk jamuan atau ramah tamah setelah rapat.

Konsumsi datang dari dapur in-house, jadi jadwal jeda dan makan siang bisa diatur bersama tim ruang. Peserta bebas menginap di hotel pilihan mereka; BSCC bekerja sama dengan sejumlah hotel partner di Kuta, Legian, Seminyak, dan Sunset Road, dan tim BSCC bisa membantu mengatur akomodasi.

BSCC berlokasi di Denpasar Selatan, di bagian selatan Bali yang mudah dijangkau dari Bandara Ngurah Rai bagi pemegang saham yang datang dari luar Bali. Konsultasikan kebutuhan ruang RUPS Anda dengan tim BSCC.